Jakarta, KilasDunia – Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti pentingnya penerapan prosedur ketat dalam pemusnahan amunisi oleh TNI. Hal ini bertujuan agar aktivitas tersebut tidak menimbulkan ancaman terhadap warga yang tinggal di sekitar lokasi.
Menurut anggota DPR, pemusnahan amunisi harus melalui proses kajian risiko dan perencanaan teknis yang matang. Evaluasi berkala terhadap metode dan tempat pemusnahan perlu dilakukan untuk menjamin keamanan.
Masyarakat juga perlu diberikan informasi yang cukup sebelum kegiatan berlangsung. DPR menilai komunikasi antara TNI dan masyarakat adalah kunci agar proses berjalan tanpa hambatan sosial.
DPR mendukung TNI dalam melaksanakan tugasnya, namun menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap harus dikedepankan. Kejelasan informasi dapat meredam spekulasi yang bisa memperkeruh suasana.
Legislator mengusulkan adanya pelatihan khusus bagi personel TNI yang bertugas dalam pemusnahan, agar mereka memahami dampak dari prosedur yang tidak sesuai standar.
Dengan demikian, pemusnahan amunisi tidak hanya aman, tetapi juga menjadi praktik militer yang profesional dan bertanggung jawab di mata publik.