Jakarta – Audiensi mahasiswa dengan DPR pada Rabu (3/9/2025) menyisakan dua isu besar yang kini menekan parlemen: pembentukan tim investigasi independen dugaan makar dan percepatan RUU Perampasan Aset. Keduanya dianggap sebagai ujian komitmen DPR terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi.
Mahasiswa yang hadir dari berbagai organisasi, termasuk BEM UI, Trisakti, GMNI, dan HMI, datang dengan semangat yang sama: menolak tuduhan makar yang menempel pada gerakan mereka. “Kalau memang ada makar, tunjukkan lewat investigasi yang objektif. Jangan hanya kata-kata,” ujar Agus Setiawan dari BEM UI.
Ia menekankan bahwa investigasi harus independen, bukan sekadar tim internal DPR atau kepolisian. Menurutnya, jika DPR mempercepat pembentukan tim tersebut, maka kepercayaan publik bisa pulih. Sebaliknya, jika berlarut, kecurigaan bahwa tuduhan makar hanyalah alat politik akan semakin kuat.
Bersamaan dengan itu, mahasiswa juga menyoroti RUU Perampasan Aset. Mereka menilai DPR terlalu lambat. Padahal, undang-undang itu bisa menjadi terobosan dalam upaya memberantas korupsi dan mengembalikan uang negara. “Kami ingin DPR segera masukkan RUU ini ke dalam prioritas pembahasan. Jangan tunggu tekanan lebih besar,” kata perwakilan GMNI.
Tuntutan mahasiswa tidak berhenti di dua isu itu. Mereka juga meminta pembebasan tahanan demonstrasi dan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan DPR. Isu tunjangan perumahan yang dihentikan per 31 Agustus hanya dianggap langkah kecil. “Rakyat butuh DPR yang berempati, bukan hanya simbolis,” tegas perwakilan BEM SI Kerakyatan.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjawab dengan menyatakan permintaan maaf atas bentrokan aparat. Ia memastikan aspirasi mahasiswa akan dibawa ke rapat internal. Ia juga mengonfirmasi soal penghentian tunjangan perumahan.
Audiensi yang berlangsung hingga sore menjelang malam menjadi headline berbagai media nasional. Publik menilai tuntutan mahasiswa adalah refleksi keresahan masyarakat luas. Investigasi dugaan makar dan RUU Perampasan Aset kini menjadi dua tekanan besar yang akan terus membayangi DPR.
Mahasiswa menutup audiensi dengan satu pesan: mereka akan terus mengawal isu-isu tersebut. “Kami tidak akan berhenti sampai tim investigasi dibentuk dan RUU Perampasan Aset dibahas. DPR harus berpihak pada rakyat,” kata Agus.