Jakarta, KilasDunia – Hukuman mati selalu menjadi topik kontroversial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 300 terpidana mati belum dieksekusi karena berbagai faktor, salah satunya adalah aspek diplomasi. Proses eksekusi mati sering kali mengalami penundaan akibat pertimbangan hukum, politik, dan hubungan internasional.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Persoalannya, karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain, orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya.
Yusril terus berkoordinasi dengan Kejagung terkait eksekusi mati para narapidana, terutama terhadap WNA. Dikarenakan Kejagung merupakan pihak yang berwenang melakukan eksekusi mati terhadap narapidana.
Faktor Penundaan Eksekusi Mati
Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan eksekusi mati terhadap para terpidana tertunda, antara lain:
Upaya Hukum
Para terpidana mati masih memiliki hak untuk mengajukan grasi, kasasi, dan peninjauan kembali. Proses ini sering memakan waktu lama dan menyebabkan eksekusi tertunda.
Tekanan Internasional
Banyak negara dan organisasi hak asasi manusia menentang hukuman mati. Indonesia mendapat tekanan dari berbagai pihak untuk meninjau kembali kebijakan eksekusi mati, terutama terhadap warga negara asing.
Negosiasi Diplomatik
Dalam beberapa kasus, pemerintah negara asal terpidana mati melakukan lobi dan negosiasi agar eksekusi ditunda atau dibatalkan. Diplomasi ini sering kali melibatkan hubungan bilateral antar negara.
Faktor Politik dan Kebijakan Pemerintah
Pemerintah sering kali mempertimbangkan situasi politik sebelum melakukan eksekusi mati, terutama menjelang pemilu atau dalam kondisi hubungan luar negeri yang sensitif.
Dampak Penundaan Eksekusi Mati
Penundaan eksekusi ini memiliki beberapa dampak, baik dari segi hukum, sosial, maupun politik:
Dampak hukum: Proses hukum yang panjang dapat membebani sistem peradilan pidana.
Dampak sosial: Keluarga korban kejahatan sering kali merasa keadilan tertunda karena eksekusi tidak segera dilaksanakan.
Dampak diplomatik: Hubungan antar negara dapat terpengaruh, baik dalam bentuk kerja sama maupun tekanan politik.
Penundaan eksekusi mati terhadap 300 terpidana bukan hanya masalah hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor diplomasi dan politik. Pemerintah harus menyeimbangkan aspek keadilan, hak asasi manusia, dan hubungan internasional dalam mengambil keputusan terkait eksekusi mati.